Dalam laporan hasil audit tersebut banyak terdapat dugaan rekayasa dan pelanggaran dalam pengambilan keputusan bailout Bank Century oleh Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang di dalamnya terdapat Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI) kemudian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pihak yang mengambil alih Bank Century.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga merupakan Ketua KSSK bersikukuh penetapan Bank Century sebagai bank gagal sehingga harus diselamatkan oleh LPS sudah memenuhi berbagai kriteria yang terukur.

Sri Mulyani menjelaskan, audit terhadap akuntabilitas suatu kebijakan atau tindakan adalah memeriksa apakah tindakan yang diambil pemerintah mematuhi syarat-syarat:

1. Apakah azas kesesuaian peraturan perundangan dipenuhi.
2. Apakah azas kewenangan yang sah ada bagi pada pejabat dalam menentukan kebijakan dan keputusan
3. Apakah keputusan memiliki azas tujuan yang bermanfaat dan bertanggung jawab.

Menurut Sri Mulyani saat penetapan Bank Century sebagai bank gagal pada 20-21 November 2008, KSSK telah memenuhi dan mematuhi ketiga persyaratan tersebut. Sri Mulyani menegaskan, informasi yang dipakai KSSK cukup lengkap dan telah memadai sebagai dasar penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Sri Mulyani menjelaskan, penetapan dampak sistemik Bank Century telah mengunakan informasi, analisa, informasi dan metodologi baik yang kualitatif maupun kuantitiatif termasuk penggunaan judgement, dalam hal ini tidak sama sekali memiliki konotasi yang negatif.

“Sebab artinya tak lain pembuat kebijakan dalam hal ini menkeu dan gubernur BI mempertimbangkan dengan menggunakan akal sehat semua data dan informasi yang tersedia secara memadai,” tambahnya dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (24/11/2009).

Ia kembali mengungkapkan, ketika itu terdapat 23 bank yang setara atau lebih kecil dari Bank Century dan BPR yang memiliki masalah likuiditas dan masalah lain yang kurang lebih sama dengan Bank Century.

“Dengan demikian masalahnya tidak hanya membuka atau menutup Bank Century, tapi juga efek domino pada 23 bank lain dan kemudian diperkirakan potensinya terhadap sistem perbankan,” tegas Sri Mulyani.

Di tempat yang sama, Pjs Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, situasi makro dan mikro perbankan saat itu sangat tertekan dengan menurunnya Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan serta adanya 23 bank dan beberapa BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang rasio kecukupan modal atau CAR-nya menurun hingga di bawah 8%.

Jadi menurut Darmin jika Bank Century ditutup maka akan menimbulkan efek domino kepada sistem perbankan di Indonesia. “Jadi, siapa yang mau gambling pada situasi seperti itu,” tambah Darmin.

Kemudian, Dewan Komisaris LPS Rudjito mengatakan perhitungan dan penetapan biaya penanganan yang merupakan Penyertaan Modal Sementara (PMS) LPS dan tindakan lainnya yang dilakukan LPS dalam kerangka penanganan Bank Century telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Seluruh PMS LPS pada Bank Century merupakan satu kesatuan biaya penyelamatan untuk memenuhi tingkat kesehatan bank. Total PMS sebesar Rp 6,7 triliun pada dasarnya digunakan antara lain untuk menaikkan CAR Century menjadi 8%,” tuturnya.

(dnl/dnl)

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat petang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menegaskan pemanggilan pimpinan Kompas dan Seputar Indonesia itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan pernyataan sikap yang mengatasnamakan Ketua Umum PWI Pusat Margiono, Ketua Umum AJI Nezar Patria, dan Ketua Umum IJTI Imam Wahyudi itu, mereka juga mengingatkan bahwa wartawan dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum mempunyai hak tolak. Hak untuk melindungi narasumber berita itu diatur dalan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Selain melindungi jati diri narasumber, hak tolak itu juga dimaksudkan untuk melindungi kredibilitas pekerjaan jurnalistik dan integritas jurnalisnya.

Juga diingatkan bahwa dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai jurnalis, wartawan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Kantor DPP IPKI Jakarta Utara pernah disambangi sejumlah angota kepolisian yang menawarkan mengikuti aksi demo tandingan. “Kemarin-kemarin itu DPP Jakarta Utara ada anggota kita yang mau dipake. Saat itu dari kepolisian,” ungkap Ketua Umum Garda IPKI Tifa Dililipaly kepada wartawan di Hotel Niko, Jakatra, Jum’at (20/11).

Ia tak tahu menahu berapa uang yang coba disodorkan dalam pertemuan tersebut. “Saya tidak tahu,” jelasnya. Namun, ia menegaskan saat itu pihaknya menolak tawaran tersebut.

Ketua Umum IPKI yang pernah menjabat Jamintel Kejaksaan Agung tahun 1998-1999 Syamsu Djalal mengaku merasa perihatin dengan sistem penegakan hukum yang terjadi akibat perseteruan Polri, Keajagung dan KPK. Ia terheran-heran saat kondisi negara seperti ini, ada sejumlah pihak yang melakukan aksi demo tandingan yang mendukung Polri.

Ia menganggap demo tandingan tersebut adalah sebuah tindakan kampungan. “Yang lucunya, ada yang bentuk demo tandingan,” katanya.

Djalal menduga demo tandingan yang terjadi bermaksud untuk mengangkat kembali citra Polri yang sedang turun. “Untuk mengangkat kembali citranya,” paparnya.

Menurut dia, seharusnya pihak Polri melakukan introspeksi diri jika mengetahui citranya sedang turun. “Itu norak, kampungan, tidak profesional. Seharusnya introspeksi diri, apa kekurangannya. Inilah kelemahan kita, tidak mau mengakui kelemahannya,” pungkasnya. (Persda Network/CR2)

“Saya selaku Kapolri meminta maaf kepada masyarakat dan juga Komisi III. Ini kekeliruan terkait habit main tembak,” ujar Bambang saat rapat dengar pendapat lanjutan berkait rekomendasi Tim Delapan.

Ia mengaku telah meminta Kepala Polda Metro Jaya Irjen Wahyono agar memproses oknum polisi tersebut. Hal ini merupakan bagian dari reformasi kultural yang tengah dilakukan Polri.

Bambang mengakui, pelaksanaan reformasi kultural masih lemah.

Sumber tersebut, menambahkan, santernya pemberitaan terkait Anggodo dan Anggoro di media, setidaknya membuat Masyarakat Tionghoa yang umumnya berupakan kaum berduit ini resah.

“Seluruh keluarga Anggodo, sejak dulu dikenal pebisnis hitam dan bandarnya SDSB (semacam permainan judi, red). Tapi dia sudah pindah dari Surabaya sejak 1980 an, jadi sudah tidak ada kaitanya lagi dengan Surabaya,” terang sumber ini.

Di Surabaya, yang menurut dia saat ini terdapat beberapa kelompok bisnis, yang diistilahkannya sebagai ‘naga-naga’ juga telah mengucilkan kelompok Anggodo, yang menurut sumber ini bermarga Ang atau Hung (sebutan di Tionghoa).

IMBAS siaran langsung di layar televisi dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutar rekaman sadapan pembicaraan telepon antara taipan Anggodo Widjojo dengan para petinggi Kejaksaan Agung dan Kepolisian Indonesia tidak sebatas pada naiknya peringkat mata tayangan tersebut, melainkan – belakangan – juga sampai pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring. Tak sebagaimana biasanya, KPI dan Pak Menteri atau Departemen Kominfo kali ini berseia-sekata untuk membatasi bahkan melarang siaran langsung persidangan untuk layar televisi.

Jelas, pembatasan ini lebih sebagai reaksi ketimbang sebagai reaktualisasi tata aturan yang sebelumnya sudah ada. Titikpijak Menkominfo berdasar siaran rekaman yang ditengarai menjadi bukti adanya desain atau skenario pelemahan atau pengerdilan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara titikfokus KPI – sebagaimana dinyatakan komisioner Bimo Nugroho Sekundatmo – pada sidang kasus pembunuhan yang didakwakan pada Antasari Azhar, bekas pemimpin KPK, yang memperdengarkan kesaksian yang ditengarai bermuatan “adegan 17 tahun ke atas” di sebuah hotel yang dilakukan Antasari Azhar dengan Rhani Juliani, “istri bawah tangan” seseorang yang dinyatakan dibunuh atas perintah Antasari.

Alasan yang dikemukakan Menteri Tifatul: sidang pemutaran rekaman itu hanyalah penggalan yang tak utuh sesuatu yang lebih besar dan kompleks. Sebagaimana ditambahkan Menteri, pemutaran rekaman itu toh “tidak memperbaiki keadaan”. Sementara argumentasi KPI: kesaksian “adegan 17 tahun ke atas” – sekalipun bukan rekaman suara, apalagi rekaman gambar – perlu diklasifikasi, perlu pengkelasan tidak untuk semua usia.

Macam apapun argumentasi atau alasannya – yang tentunya debatable dan discussable, terbuka peluang untuk diperdebatkan dan didiskusikan – toh, palu sudah diketok KPI: sejak Desember 2009, televisi Indonesia diharamkan menyiarkan secara langsung sidang pengadilan.

Padahal, dengan mengacu pada logika KPI dan Depkominfo, jalan lain masih terbuka lebar untuk bisa ditempuh. Dengan logika Menteri Tifatul yang menyatakan bahwa siaran rekaman sadapan di MK itu tidak utuh, maka untuk mengutuhkannya jalan lain itu adalah: siaran langsung jangan dibatasi pada semata pemutaran rekaman sadapan, melainkan diserialkan dengan segenap sidang yang berkaitan dengan kemungkin (besar) rekayasa pelemahan KPK. Sementara logika KPI yang membutuhkan klasifikasi, jalan keluarnya adalah: mempertegas atau mengimplementasikan klasifikasi itu – misalnya dengan batasan usia sebagaimana pemutaran film bioskop, atau sekalian saja menyiarkan langsung untuk sebatas televisi kabel. Galibnya, logika klasifikasi pula yang menjadikan film-film seri semacam Sex and the City tetap bisa ditayangkan, atau di negeri asalnya mata tayangan ala Smack Down hanya diperuntukkan televisi berbayar atau televisi kabel atau televisi berlangganan, dan bukannya pelarangan.

Memang, siaran sidang “17 tahun ke atas” berbeda dibandingkan dengan Sex and the City dan Smack Down; namun justru lantaran muatan informasi sidang itu begitu penting, sungguh tak elok jika penegasannya adalah pelarangan siaran langsung. Argumentasi yang dikemukakan Depkominfo maupun KPI – di tengah penilaian positif terhadap siaran-siaran langsung dari ruang sidang itu sebagai bagian dari terobosan hukum dan bagian dari pembelajaran hukum pada masyarakat, yang selama ini kerap menjadi korban telikungan atas nama hukum – justru mengundang tanda-tanya atau teka-teki. Argumentasi KPI bahwa pelarangan ini sebagai bagian dari penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS) yang filsafatnya adalah “menyelamatkan pemirsa televisi dari informasi yang tak terduga” justru memancing berbagai dugaan akan adanya niatan untuk menyembunyikan banyak informasi yang selama ini hanya dimonopoli oleh segelintir orang.

Berkaca pada jagad pertelevisian dunia, di Amerika Serikat ada siaran televisi yang bahkan khusus menayangkan berbagai hal yang berkaitan dengan hukum dan kriminalitas, termasuk siaran langsung dari ruang pengadilan. Namanya Court-TV, yang saat berdiri tahun 1991 sahamnya disokong Liberty Media (50%), Time Warner (25%), serta General Electric dan National Broadcasting Corporation/NBC (25%). Dalam perjalanan sejarahnya, setelah bergonta-ganti persentase saham, Court-TV pernah menayangkan sidang yang cukup spaktakuler, yakni sidang kasus pembunuhan yang dilakukan pebasket dan pemain film O.J. Simpson terhadap pasangannya.

Di kemudian hari, setelah mencatatkan tayangan monumental pada tahun 1998 melalui Homicide: Life on the Street dan Forensic Files, pada tahun 2004 ada penegasan bahwa ada kategori primetime (tayangan utama malam) dan daytime (tayangan utama siang hari, yang nilai iklannya sama-sama tinggi), selain ada variasinya pada akhir pekan.

Di antara berbagai tajuk tayangan macam Bait Car, Black Gold, Disorder in the Court, dan lain-lain, siaran langsung sidang pengadilan tak dibiarkan telanjang ada adanya laiknya siaran penggerebekan polisi pada teroris di Temanggung, Jawa Tengah; bukan pula diundur 10 detik sebagaimana saran KPI, melainkan senantiasa ada host atau penyiar yang memberi bingkai persidangan, yang dilengkapi tamu ahli hukum dan analis, sehingga sekali siaran pun tetap terasa utuh (sebagaimana diharapkan Menkominfo).

Kalau dicoba diterapkan di Indonesia, tugas presenter nantinya – dibantu para analis dan ahli hukum – bisa memperjelas makna airmata yang mengucur di ruang sidang itu benar-benar cerminan ketertindasan, kriminalisasi dari publik, ataukah karena kantuk. Begitu pula pengumbaran sumpah “demi Allah” itu sekadar obral kata-kata ataukah sekadar mantra yang tak ada kait mengait antara kata dan makna.***

Komisi pengawas Swiss mengumumkan akan segera menuntut Google atas layanan Google Street ke pengadilan. Mereka menilai layanan tersebut telah melanggar hak privasi seseorang. Dalam tuntutannya nanti, lembaga itu menginginkan Google mengubah aplikasi di Google Street.

Dalam tuntutannya itu mereka menginginkan agar Google memastikan bahwa semua wajah dan pelat mobil dibuat kabur. Selain itu mereka juga menuntutut agar menghapus gambar dari area pribadi seperti taman dan jalan-jalan utama di Swiss.

“Banyak wajah dan plat nomor kendaraan harus di-blur untuk memberikan perlindungan data, terutama di mana orang yang bersangkutan akan ditampilkan di lokasi sensitif, misalnya di luar rumah sakit, penjara, atau sekolah,” kata Komisaris Hanspeter Thuer, seperti yang dikutip Yahoo Tech, Minggu (13/11/2009).

“Ketinggian kamera yang diambil Google juga bermasalah. Sebab pagar dan dinding yang sifatnya tertutup dan pribadi dengan mudah akan dilihat orang kebanyakan,” tambahnya.

Melihat tuntutan tersebut Google akan mematuhi semua kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Swiss. “Kami percaya bahwa Google Street akan selalu taat hukum, termasuk juga di Swiss,” kata Matthias Meyer, juru bicara perusahaan.

Meyer mengatakan itu adalah pertama kalinya Google dituntut karena pelayanan itu, yang katanya sangat populer di Swiss, di mana puluhan juta gambar telah dilihat sejak Agustus silam.

Perusahaan yang berbasis di California itu pun telah mengusulkan lima langkah untuk meredakan kekhawatiran Thuer, dan berencana untuk mengubah versi baru dari software dengan meningkatkan tingkat blur pada mobil, dan wajah yang terekam. (tyo)

Dalam sejumlah kasus, hubungan pasangan suami-istri yang sudah dingin bisa dihangatkan kembali dengan menonton film-film semacam itu. Secara visual, film-film itu bisa merangsang nafsu. “Sementara berbagai teknik, gaya dan variasi bisa dianggap sebagai referensi dalam hubungan seksual,” kata dr. Bambang Soekamto, seksolog dari On Clinic Indonesia.

Film biru bukan satu hal baru. Dari dulu, film yang mempertontonkan adegan-adegan seksual secara vulgar ini menjadi bagian dari perilaku seks pria dan wanita. Bahwa film biru dapat jadi terapi pada pasangan yang bermasalah, sangat bisa terjadi. Di negara barat, sejumlah seksolog memberikan terapi kepada pasien-pasien tertentu yang mengalami problem seksual, terutama dalam upaya membangkitkan gairah yang memudar atau hilang.

Sejumlah pasangan yang sudah berusia lanjut, yang secara fisik dan mental telah mengalami penurunan kemampuan dan minat, sebagian berhasil dinyalakan kembali dengan tontonan film seks itu; meskipun tidak maksimal.

“Keterbukaan komunikasi dapat menjadi kunci solusi permasalahan seks. Makin banyak wanita yang berbicara secara lebih terbuka di media masa atau diskusi. Bahkan, banyak wanita yang diam-diam datang ke klinik bicara khusus masalah seks kaum pria, ketika ada kesempatan berbicara, pihak wanita melakukannya dengan proaktif. Yang menarik, kalau dulu, film biru dianggap sebagai hiburan negatif sehingga haram untuk ditonton, kini ada kelompok yang menganggapnya sebagai referensi,” jelas dr Bambang.

Sebagian besar penonton (52,58%), lanjut dr Bambang, mendapatkan informasi tentang gaya dan teknik bercinta. Bahkan ada yang menyatakan sebagai pembangkit gairah yang menurun.

“Sebenarnya, soal film biru atau apa pun hal yang digunakan untuk membantu permasalahan seksual hanyalah salah satu faktor saja. Yang terpenting adalah adanya persamaan persepsi antara kedua belah pihak, dalam hal ini pasangan suami-istri,” tambah Dr Bambang.

Bagi penderita impotensi dan frigiditas, film biru terkadang digunakan untuk menguji kapasitas keinginan dan kemampuannya. Gambar-gambar sensual, erotis dan juga dramatis mungkin bisa jadi perangsang terhadap simpul syaraf yang mampu menggerakkan organ vital. Kadang mendapatkan hasil, meskipun seringkali juga tidak.

“Secara biologis, dampak negatifnya terhadap pasien-pasien bermasalah ini relatif tidak besar. Tapi jika membantu pria menjadi percaya diri, bisa saja terjadi. Yang penting, setiap gerakan yang dilakukan dari film biru harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing,” kata dokter Bambang yang banyak memiliki pasien pria penderita impotensi ini. [mor]

Dalam penutup kata sambutannya di perayaan HUT Brimob ke-64, di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Sabtu (14/11), Bambang memberi pesan kepada Kapolda di seluruh Indonesia. Mereka diminta tetap mewujudkan keadilan walaupun kini di tengah banyaknya hujatan yang diterima.

Berikut petikan puisi yang disampaikan Bambang di hadapan sekitar 500 personel Brimob:

“Tekadku ketika badai menerpa…
Jiwa Bhayangkara mewujudkan makna Tribrata
Menegakkan harga diri untuk menciptakan keadilan
Untuk tetap tegak menjaga diri
Aku bangga menjadi insan Tribrata
Hujatanmu wujud tanda cintamu pada kami…”

[nuz]

ADALAH fakta yang tak diragukan lagi, Cina telah masuk ke dalam kelas salah satu kekuatan dunia. Itu terjadi berkat perekonomiannya yang hanya menderita ‘stroke ringan’ di tengah hebatnya krisis global.

Ia memegang kertas berharga Amerika senilai sekitar triliunan dolar, sehingga pemulihan perekonomian negara Adidaya yang satu lagi itu memerlukan bantuan Cina. Karena itu pula pengaruh kekuasaannya, baik secara militer maupun ekonomi, tersebar di kalangan dunia belahan selatan.

Namun pada sisi lain ia memiliki angka merah dalam buku rapor yang berhubungan dengan perlindungan atas hak-hak asasi manusia (HAM). Itu disebabkan pemerintah Cina yang dimotori Partai Komunis Cina (PKC) sejak dahulu sampai sekarang tak pernah memberi ruang untuk berbeda pendapat. Dengan kata lain, di Cina tak ada demokrasi.

Atas dasar prinsip itu mereka yang berani menentang pemerintah setiap saat dapat ‘hilang’, ditangkap, atau dijebloskan ke dalam penjara tanpa melalui proses hukum. Sudah banyak kasus yang terungkap mengenai absennya toleransi penguasa PKC terhadap perbedaan pendapat.

Salah satu contoh paling mencolok adalah yang dialami Wei Jianxing yang berani menentang kebijakan Empat Modernisasi Deng Xiaoping (ekonomi, pertanian, industri, dan sains dan teknologi)

Sebelum Insiden Tiananmen 1989 dengan beraninya ia menulis sebuah poster yang mengatakan yang juga diperlukan rakyat Cina adalah Modernisasi ke-5, yakni demokrasi. Akibatnya ia keluar-masuk penjara selama belasan tahun, dan hanya bebas setelah diusir dari Cina, dan kini tinggal di AS.

Sejak Tiananman 1989 isu demokrasi seakan tenggelam, apalagi setelah dunia tengah dilanda resesi seperti saat ini.

Namun, pada hari-hari terakhir ini isu tak dihargainya HAM tiba-tiba saja mencuat dan menjadi perhatian dunia. Para aktifis perlindungan HAM di Barat memunculkan isu tentang adanya ‘penjara hitam’ atau penjara swasta di beberapa kota besar Cina. Mereka menyerukan agar pemerintah Cina mengakhiri cara penahanan manusia seperti itu.

Menurut tuduhan itu, pemerintah telah memberi hati atau berdiam diri dan malahan mendukung adanya kamp-kamp penahanan seperti itu. Celakanya lagi, isu ini muncul pada saat-saat menjelang kedatangan Presiden Amerika Obama yang akan singgah selama empat hari di Beijing dalam rangka kunjungan ke Asia.

Konon, kam-kam itu diorganisasikan oleh para preman dan geng-geng kriminal dan yang menjadi korbannya adalah orang-orang, terutama dari pedalaman, dan datang ke kota untuk mengadukan tentang ketakadilan dan tindakan berbau kriminal yang dilakukan pemerintah lokal terhadap mereka.

Biasanya, para penuntut keadilan itu diculik dalam perjalanan menuju kota-kota besar oleh para preman. Kemudian mereka dikurung sampai beberapa bulan untuk kemudian dikembalikan ke desa mereka, tentu saja setelah diancam untuk dipanjarakan lagi apabila mereka berani lagi melakukan tindakan serupa.

Sejummlah penjara swasta itu biasanya berupa ruangan yang ada di perumahan, bangunan terpencil, atau di bangunan-bangunan bekas pabrik atau gedung-gedung tak terawat. Pemerintah Cina tentu saja menolak tuduhan tentang adanya penjara hitam itu. “Tak ada apa itu yang dinamakan dengan penjara hitam di negeri kami,” kata Qin Gang, jurubicara Departemen Luar Negeri Cina.

Tapi, para korban yang pernah mengalami disekap di penjara-penjara swasta itu bersikeras mengatakan bahwa itu ada. Bahkan, katanya lagi eksistensinya makin tersembunyi lantaran para pengelolanya makin pandai.

Tapi, tak akan ada asap kalau tak ada api. Begitulah kata pepatah. Lalu mengapa tempat-tempat penagahan swasta itu bisa ada? Alasannya tentu saja demi kepraktisan dan juga UUD atau ujung-ujungnya duit juga. Pemerintah pusat dan kota pasti akan mengalami keksukaran dan menghadapi proses administrasi yang panjang dalam menghadapi para pemrotes itu.

Kesukaran itu akan makin rumit kalau masalah para pemrotes dan pembangkang tereskpos di media. Maka, diambuillah jalan pintas. Hasilnya, melalui kerjasama dengan para preman dang geng-geng kejahatan, dan tentu saja dengan memakai imbalan, terciptalah tempat penahanan itu. Itu tentu saja dengan ‘permainan’ antara dunia bawah tanah dan ‘oknum’ pemerintah.

Ada atau tak adanya penjara swasta atau penjara hitam itu pasti akan menjadi kerikil dalam pembicaraan antara Presiden Obama dan Prosiden Hu Jintao. Kartena, ketika mendapat pengaduan tentang adanya penjara hitam itu, Obama mengatakan, ia akan menekan Cina dalam isu HAM.

Penulis adalah pemerhati Cina [mor]